Menelisik Kebenaran Sejarah 1965 dan Perjuangan Keadilan
Poster Dokumentasi Kunjungan Kantor YPKP 65, Camp Cikokol Tanggerang, dan Wawancara Bedjo Untung
Dibuat oleh Riza pada 5 Mei 2026
Bedjo Untung (lahir 14 Maret 1948) adalah pimpinan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965–1966 (YPKP 65) sekaligus salah satu tokoh utama penyintas tragedi kemanusiaan 1965 di Indonesia. Berasal dari keluarga guru di Jawa Tengah, ia aktif dalam organisasi pelajar independen Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) pada masa mudanya.
Ketika tragedi politik 1965 pecah, Bedjo yang saat itu baru berusia 17 tahun dan duduk di kelas tiga Sekolah Pendidikan Guru (SPG) terpaksa melarikan diri ke Jakarta pada November 1965 untuk menghindari aksi penangkapan, penganiayaan, dan interogasi keras oleh aparat militer yang menyasar para pelajar anggota IPPI. Selama lima tahun (1965–1970), ia hidup bersembunyi di Jakarta dengan berprofesi sebagai penjual koran dan tidur berpindah-pindah tempat.
Pada 24 Oktober 1970, saat bekerja sebagai kasir di Departemen Store Sarinah, Bedjo ditangkap oleh intelijen militer Pasukan "Kalong". Tanpa melalui proses hukum atau peradilan formal sama sekali, ia dikategorikan sebagai Tahanan Politik (Tapol) Grup B dan dipenjara selama sembilan tahun (1970–1979). Awalnya ia ditahan dan mengalami penyiksaan berat dengan penyetruman listrik di Kamp Interogasi Kalong (Gunung Sahari), kemudian dipindahkan ke Penjara Salemba, dilanjutkan ke Kamp Kerja Paksa Cikokol Tangerang, hingga kawasan Nusakambangan.
Pasca-Reformasi 1998, Bedjo Untung mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kebenaran sejarah dan keadilan bagi para korban 1965. Ia merupakan pendiri sekaligus Ketua YPKP 65, serta co-initiator pendirian Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang melahirkan aksi simbolik Aksi Kamisan di depan Istana Negara sejak 18 Januari 2007 (bersama Maria Katarina Sumarsih dan Suciwati). Ia juga aktif membawa kesaksian kejahatan kemanusiaan 1965 ke berbagai forum internasional, termasuk menjadi saksi kunci dalam International People’s Tribunal (IPT 1965) di The Hague (Den Haag), Belanda.
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965–1966 (YPKP 65) - atau Indonesian Institute for the Study of 1965 Massacre - adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1999, satu tahun setelah runtuhnya rezim Orde Baru Suharto. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh sejumlah tokoh penyintas dan sastrawan terkemuka Indonesia, antara lain Pramoedya Ananta Toer, Sulami, Hasan Raid, Koesalah Soebagyo Toer, dan Bedjo Untung.
Investigasi & Pengungkapan Kebenaran Sejarah: YPKP 65 berfokus melakukan pendataan, wawancara kesaksian, dan pemetaan lokasi kuburan massal korban pembunuhan massal pasca-peristiwa 30 September 1965 di seluruh wilayah Indonesia (mulai dari Aceh, Sumatra, Jawa, Bali, hingga kawasan timur).
Pembongkaran Kuburan Massal (Exhumation): YPKP 65 mencatat sejarah dengan melakukan ekshumasi/pembongkaran kuburan massal pertama di Wonosobo, Jawa Tengah, yang berhasil menemukan 21 kerangka korban. Hingga kini, YPKP 65 telah berhasil mendokumentasikan sedikitnya 356 lokasi kuburan massal di seluruh Indonesia.
Dokumentasi Trauma & Advokasi: Bersama lembaga akademis dan jaringan HAM, YPKP 65 menyusun Indonesian Trauma Testimony Inventory (ITTI) untuk mendokumentasikan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh para keluarga korban.
Desakan Keadilan & Rehabilitasi: YPKP 65 secara konsisten mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelesaian yudisial, pengakuan resmi atas kesalahan negara, pemberian rehabilitasi nama baik, serta permohonan maaf resmi kepada para korban dan keluarganya.
Berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang aktif di berbagai daerah (seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatra Barat), YPKP 65 beroperasi sebagai pusat riset swadaya sekaligus lembaga advokasi publik. YPKP 65 menjadi salah satu pilar utama penggerak gerakan HAM sipil di Indonesia dan menjadi mitra strategis Komnas HAM, KontraS, serta berbagai lembaga HAM internasional.
Kamp Kerja Paksa Cikokol, Tangerang merupakan salah satu lokasi penahanan dan tempat kerja paksa utama bagi para Tahanan Politik (Tapol) Tragedi 1965 pada era awal rezim Orde Baru (sekitar akhir 1970-an). Kamp ini menjadi bagian dari rantai sistem pemenjaraan tanpa proses peradilan (extrajudicial detention) yang dikelola oleh otoritas militer untuk menampung ribuan warga negara yang dituduh terlibat atau bersimpati pada PKI maupun organisasi-organisasi anggotanya.
Para tahanan politik yang ditempatkan di Cikokol umumnya dipindahkan dari tempat-tempat interogasi dan penjara di Jakarta, seperti Kamp Interogasi Kalong (Gunung Sahari) dan Penjara Salemba.
Di Kamp Cikokol, para tahanan (mayoritas Kategori B dan C) dipaksa melakukan kerja fisik berat di sektor pertanian dan pengerjaan fasilitas. Mereka diwajibkan berjalan kaki hingga 7 kilometer setiap hari menuju lokasi kerja di sawah atau ladang, bekerja di bawah pengawasan ketat aparat bersenjata dari pukul 05.00 pagi hingga 18.00 sore.
Para tahanan di Kamp Cikokol mengalami kelaparan kronis, keterbatasan makanan bergizi, ketiadaan fasilitas medis, serta perlakuan tidak manusiawi. Minimnya suplai makanan memaksa para tahanan mengonsumsi apa saja yang dapat ditemukan di sekitar lahan kerja paksa demi bertahan hidup.
Kamp Cikokol Tangerang berdiri sebagai saksi bisu atas eksploitasi tenaga kerja tahanan politik secara paksa (forced labor) dan pelanggaran HAM berat berulang yang dilakukan oleh otoritas negara terhadap para tahanan politik sebelum sebagian dari mereka dipindahkan ke pulau pembuangan (seperti Pulau Buru atau Nusakambangan) atau dibebaskan secara bertahap pada akhir dekade 1970-an.
Narasumber: Bedjo Untung (Ketua YPKP 65 / Penyintas Tragedi 1965)
Pewawancara:
John Hargreaves (Guru Secondary School, Singapore Intercultural School Kelapa Gading)
Riza Nurwahid (Mahasiswa Semester 6, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung)
Reva Evelynn (Siswi Kelas 3 SMA, Singapore Intercultural School Kelapa Gading)
Riza Nurwahid: Pak Bedjo, bisa diceritakan bagaimana latar belakang Anda pada tahun 1965 hingga akhirnya ikut terdampak tragedi tersebut?
Bedjo Untung: Saat tragedi 1965 pecah, saya masih sangat muda. Saya bukan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), melainkan anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). IPPI sebenarnya organisasi pelajar yang independen. Namun, pasca-kejadian 1965, semua pelajar yang tergabung di IPPI ditangkap dan dilarang melanjutkan sekolah. Beberapa teman diinterogasi dan disiksa oleh kelompok pelajar atas perintah militer. Karena menolak disiksa, saya memutuskan melarikan diri ke Jakarta pada November 1965.
John Hargreaves: Seperti apa kondisi yang Bapak hadapi selama masa pelarian di Jakarta?
Bedjo Untung: Di Jakarta, saya hidup bersembunyi selama lima tahun (1965–1970). Saya menyamar menjadi penjual koran dan tidur berpindah-pindah, termasuk di stasiun. Saat itu situasi sangat mencekam. Anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dibunuh. Dalam penelitian saya belakangan, saya menemukan sedikitnya 356 lokasi kuburan massal di seluruh Indonesia.
John Hargreaves: Lalu bagaimana akhirnya Anda ditangkap pada tahun 1970?
Bedjo Untung: Pada 24 Oktober 1970, aparat intelijen militer dari Pasukan "Kalong" mendatangi tempat kerja saya. Teman saya yang ditangkap lebih dulu tidak tahan atas penyiksaan lalu menyebutkan nama saya. Saya sudah siap menghadapi risiko terburuk. Bagi saya yang saat itu masih berusia 26 tahun, belum menikah, dan berjuang, penjara adalah konsekuensi perjuangan.
John Hargreaves: Seperti apa kondisi di Kamp Interogasi Kalong saat itu? Apakah masyarakat sekitar tahu?
Bedjo Untung: Kamp Kalong berada di kawasan Gunung Sahari. Dari luar tampak seperti rumah biasa, sehingga warga sekitar tidak tahu. Namun di dalam sangat mengerikan. Satu kamar berukuran 2x2 meter diisi hingga 12 orang, sehingga kami tidur berhimpitan. Tiap malam terdengar jeritan korban penyiksaan listrik (electro-shock). Selama satu tahun di sana, saya menyaksikan sendiri sedikitnya tiga tahanan bunuh diri karena tidak kuat menahan siksaan. Keluarga sama sekali tidak diizinkan menjenguk.
Riza Nurwahid: Setelah dari Kamp Kalong, ke mana Anda dipindahkan?
Bedjo Untung: Dari Kalong saya dipindahkan ke Penjara Salemba selama satu tahun, lalu ke Tangerang, dan akhirnya Nusakambangan. Di Salemba kondisinya sangat padat; satu blok yang seharusnya diisi 50 orang dijejali 200 hingga 300 tahanan politik. Di sana saya sempat bertemu tokoh-tokoh hebat seperti Sudarnoto (pencipta lagu Garuda Pancasila), Budiardjo (suami Carmel Budiardjo), Karim Das, hingga Sumarsono (tokoh pejuang Pertempuran Surabaya 1945). Dari mereka saya belajar banyak hal, mulai dari bahasa Inggris hingga musik.
Reva Evelynn: Bagaimana militer membagi kategorisasi para tahanan politik saat itu?
Bedjo Untung: Militer membagi tahanan menjadi tiga kelompok:
Grup A: Tokoh pimpinan politik/militer yang terlibat langsung (diadili secara hukum formal).
Grup B: Anggota atau pengurus organisasi yang dianggap terlibat, namun tidak ada bukti langsung (seperti saya, ditahan hingga 9 tahun tanpa proses peradilan sama sekali).
Grup C: Anggota biasa atau masyarakat awam yang hanya ikut-ikutan.
Riza Nurwahid: Bisa diceritakan mengenai pembentukan YPKP 65 dan apa saja temuan utamanya?
Bedjo Untung: YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966) didirikan pada tahun 1999, satu tahun setelah Suharto lengser. Pendirinya antara lain Pramoedya Ananta Toer, Sulami, Hasan Raid, Koesalah Soebagyo Toer, dan saya sendiri. Tujuan kami adalah menginvestigasi jumlah pasti korban pembunuhan massal 1965.
Kami melakukan pembongkaran kuburan massal (exhumation) pertama di Wonosobo, Jawa Tengah, dan menemukan 21 kerangka korban. Berdasarkan pendataan kami dari Aceh, Medan, Jawa, hingga daerah lainnya, kami mengestimasi jumlah korban tewas mencapai lebih dari 3 juta orang, mengingat anggota dan simpatisan PKI serta organisasinya saat itu mencapai 26 juta orang.
Reva Evelynn: Apakah keluarga korban bersedia terbuka saat diinvestigasi, atau masih ada ketakutan?
Bedjo Untung: Sebagian keluarga sangat senang karena ada yang memperjuangkan kebenaran sejarah mereka. Namun sebagian lagi masih mengalami trauma berat dan memilih diam. Saat ini kami bersama lembaga akademis dan peneliti juga mencatat dokumen kesaksian trauma (Indonesian Trauma Testimony Inventory).
John Hargreaves: Anda juga aktif membawa isu ini ke forum internasional. Apa dampak yang diharapkan?
Bedjo Untung: Saya pernah berbicara dalam berbagai forum di Frankfurt, Guangzhou, Chicago, New York, hingga menjadi saksi di International People’s Tribunal (IPT 1965) di Den Haag, Belanda. Putusan IPT 1965 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan 1965 dan AS/Inggris turut terlibat. Perjuangan ini adalah untuk membuka mata generasi muda dan dunia internasional demi menegakkan kebenaran dan keadilan.
John Hargreaves: Bagaimana perkembangan penanganan kasus 1965 dari era Reformasi, Gus Dur, hingga presiden saat ini?
Bedjo Untung:
Era Gus Dur: Masa terbaik. Gus Dur mencabut label ETI (Eks-Tapol) di KTP dan mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966, meskipun mendapat penolakan kuat dari militer.
Era Megawati & SBY: Pembentukan LPSK memberi perlindungan bantuan medis/psikologis, namun proses hukum tetap stagnan.
Era Jokowi: Periode pertama ada harapan penyelesaian, namun periode kedua stagnan karena kompromi politik.
Era Prabowo: Kami menilai kondisi penegakan HAM semakin memprihatinkan karena aktor masa lalu berada di puncak kekuasaan.
John Hargreaves: Menurut Pak Bedjo, apa langkah paling krusial yang harus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini?
Bedjo Untung: Negara/Pemerintah harus berani melakukan dua hal:
Penyelesaian Yudisial: Jika para pelakunya sudah meninggal, gunakan mekanisme In Absentia untuk menetapkan secara resmi kesalahan negara atas kejahatan masa lalu.
Pengakuan dan Permintaan Maaf Resmi: Presiden atas nama negara harus meminta maaf kepada para korban dan merehabilitasi nama baik mereka, sebagaimana yang dilakukan Jerman atau Selandia Baru terhadap kesalahan sejarahnya. Ini penting agar bangsa Indonesia bisa jujur terhadap sejarahnya sendiri.
Reva Evelynn: (Menunjukkan foto) Saya ingin menunjukkan beberapa foto grafiti politik yang saya dokumentasikan di dekat Universitas Trisakti, Jalan Latumeten/S. Parman, Tomang sejak 1998. Tampak ada keterkaitan pesan politik antar-era di tempat yang sama. Bagaimana Anda melihat keterkaitan peristiwa 1965 dan 1998?
Bedjo Untung: Peristiwa 1998 berhasil menjatuhkan Suharto secara fisik, tetapi rezim militerisme dan oligarki politik hasil bentukan Orde Baru sebenarnya belum sepenuhnya hilang. Orientasi politik rezim yang berkiblat pada kapitalisme global masih berlanjut.
Reva Evelynn: Keterlibatan pihak asing seperti Amerika Serikat juga terasa dominan dalam konstelasi geopolitik Indonesia dari dulu hingga sekarang.
Bedjo Untung: Betul. Pada 1965, CIA terlibat meruntuhkan Soekarno karena Soekarno mengusung politik berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) dan memimpin Gerakan Non-Blok (GNB). Suharto lalu membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi asing dan kapitalisme. Saya berpandangan, Indonesia harusnya kembali pada ajaran Bung Karno: menjaga keseimbangan geopolitik (Bebas-Aktif), tidak mengekor pada blok barat maupun timur, serta mengutamakan perdamaian dunia.
Reva saat itu sedang menjalani program IB (International Baccalaureate) yang mengharuskan dia membuat riset mandiri (Extended Essay / Internal Assessment). Topik yang dia pilih sangat spesifik dan berani, yaitu tentang "Bagaimana gerakan anti-komunis mempengaruhi perspektif sejarah di Indonesia". Dia menyebut judulnya: How anti communist movements affects historical perspective.
Untuk memperkuat tulisannya, Reva tidak cukup hanya dengan buku. Dia oerlu sumber primer (wawancara langsung) dengan tokoh yang terkait langsung dengan sejarah PKI/G30S. Di sinilah muncul nama Bedjo Untung - seorang tokoh kontroversial yang dikenal sebagai eks-tapol (tahanan politik) yang aktif membela korban PKI dan lurah dari "rumah sejarah" di Tangerang.
Reva memiliki seorang guru sejarah/Inggris (John Hargreaves) yang ternyata memiliki jaringan ke Bedjo Untung. Guru inilah yang bersedia menjadi jembatan dan mengatur jadwal pertemuan dengan Bedjo. Namun, Reva sadar bahwa seorang siswi SMA yang datang sendirian menemui tokoh kontroversial semacam Bedjo terasa "berat".
Di sinilah Reva mendapatkan ide untuk mengajak saya untuk membantu mendokumentasi dan meneliti.
Pada 20 April 2026, Reva mengirim pesan kepada saya: "I told him I know a friend thats a 'journalist' that friend being you. Whenever this meeting happens u mind backing me up?"
Saya langsung setuju. Reva menjadikan saya sebagai partner riset dengan alasan:
Saya adalah mahasiswa komunikasi yang memang paham cara wawancara dan dokumentasi.
Saya dianggap lebih dewasa dan karismatik, sehingga pasifnya sebagai "wartawan lepas" akan membuat pertemuan terlihat lebih kredibel di mata Bedjo.
Saya juga menyukai sejarah dan memiliki pemikiran kritis tentang narasi sejarah yang berubah-ubah, sehingga topik ini benar-benar menarik minatnya (bukan sekadar membantu Reva).
Setelah gurunya Reva memberi kabar bahwa Bedjo bisa bertemu pada Minggu pagi, 3 Mei 2026, di Tangerang, saya memutuskan untuk datang ke Jakarta sehari lebih awal (Sabtu, 2 Mei) agar kami bisa "hang out" dulu sebelum acara serius.
Kami merencanakan:
Saya menginap di Bobopod Monas (sleeping pod murah di Tanah Abang) karena dekat dengan lokasi.
Rencana awal kami bertemu di Taman Anggrek Mall pada Sabtu siang.
Pada Sabtu, 2 Mei 2026, saya tiba di Jakarta pagi buta, sempat beristirahat di Masjid Istiqlal karena hotelnya belum bisa check-in.
Kami akhirnya bertemu di IKEA Restaurant, Taman Anggrek. Reva datang dengan pakaian hijau dan botol merah muda. Saya yang berambut panjang dan frustrasi karena panas cuaca Jakarta.
Kami menghabiskan waktu bersama: makan di IKEA, bermain ice skating (Saya rubuh puluhan kali. Pantat gua sakit), diakhiri dengan saya yang pulang ke hotel menggunakan jasa Gojek driver kenalannya Reva.
Lalu, Minggu, 3 Mei 2026 (Hari Wawancara). Kami bangun pagi dan naik KRL dari Stasiun Grogol menuju Tanah Tinggi (Tangerang).
Di perjalanan, Reva sempat salah turun karena kurang fokus berdoa, dan saya tanpa sengaja beberapa kali masuk ke gerbong khusus wanita (bego).
Kami bertemu dengan Teacher John dan Bedjo Untung di kantor YPKP 65 itu sendiri. Wawancara berlangsung sekitar dua jam, diselingi hidangan yang disediakan Bedjo. Kami membawa oleh-oleh kacang seharga 11 ribu rupiah yang dibeli di Indomaret bersama Pak John dan Reva. Saya pribadi merasa tengsin karena Bedjo malah memberi kami jamuan makan besar.
Setelah wawancara selesai, Reva mengajak saya ke gereja (karena dia harus mengikuti katekumen), dan saya diminta mencatat isi khotbahnya untuk Reva. Saya nolak.
Meskipun seluruh rangkaian acara dibungkus dengan misi akademik, ada latar belakang emosional yang besar di baliknya:
Kami sudah berteman sekitar 5 tahun secara online (sejak 2020an). Reva sempat menjaga jarak dari saya karena saya psikopat (ucapnya), karena saya hobi berburu tikus untuk pembasmian hama. Setelahnya, kami berhasil rekonsiliasi.
Pertemuan fisik ini adalah langkah besar bagi saya yang memiliki agoraphobia, seenggaknya transisi dari kawan daring ke kawan luring. Lega akhirnya.
Sebagai tambahan, Reva sempat mengaku gugup menghadapi Pak John Hargreaves karena dia gak pernah dibimbing olehnya di kelas. Gak masalah.
Jadi, asal-usul saya mewawancarai dan ikut study-tour bersama Pak Bedjo Untung, Pak Guru John Hargreaves, dan Reva adalah perpaduan antara kebutuhan akademis Reva (wawancara sejarah), rasa penasaran saya dengan tokoh kontroversi - Bedjo Untung, dan keinginan saya dan Reva untuk menguji apakah persahabatan 5 tahun di dunia maya bisa bertahan di dunia nyata.
Saya datang bukan hanya sebagai "jurnalis bayaran", tetapi juga sebagai kawan pendukung yang siap membantu Reva menyelesaikan risetnya.